Sentilan Keras Bogor Leumpunk Club’s Dijawab Dedie Rachim: Perbaiki Jalan Nasional Bukan Wewenang Kota, Tapi Kami Desak Pusat!

Bogor, Infobogor.net – Pemerintah Kota Bogor di bawah kepemimpinan Dedie A. Rachim dan Jenal Mutaqin menunjukkan komitmen transparansi radikal dengan membuka ruang konfrontasi ide dan aspirasi bersama Bogor Leumpunk Club’s.

Dalam diskusi terbuka yang digelar di Paseban Sri Baduga, Balai Kota Bogor, Senin (16/2), duet pimpinan kota ini menguliti satu per satu persoalan krusial, mulai dari infrastruktur hingga tata kelola sampah yang selama ini dikeluhkan publik.

​Pertemuan ini bukan sekadar diskusi seremonial, melainkan menjadi panggung bagi perangkat daerah di enam kecamatan untuk mendengarkan langsung “suara murni” masyarakat tanpa sekat birokrasi yang kaku.

Menanggapi kritik tajam mengenai jalan berlubang, Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim memberikan klarifikasi tegas untuk mengedukasi publik.

Dedie mengungkapkan adanya miskomunikasi sektoral terkait kewenangan jalan nasional dan provinsi yang seringkali dianggap sebagai kelalaian Pemkot.

​”Harapan masyarakat sangat tinggi, dan itu selaras dengan pemikiran kami. Namun, publik perlu tahu mana yang menjadi kewenangan pusat dan mana kewenangan kota. Untuk jalan kota, dari 32 titik kerusakan, 30 di antaranya atau 90 persen sudah tuntas kami perbaiki,” tegas Dedie. Ia menambahkan bahwa pihaknya telah mengirimkan surat desakan tiga kali ke pemerintah pusat hingga akhirnya perbaikan jalan nasional mulai dieksekusi sejak Jumat lalu.

Dedie juga memaparkan cetak biru transformasi Bogor ke depan. Masalah parkir liar akan ditekan melalui sistem pengelolaan berbasis zona guna mengunci kebocoran PAD.

Sementara di sektor lingkungan, proyek strategis Waste to Energy (WtE) melalui PSEL kini memasuki fase krusial lelang di kementerian, didukung oleh penguatan 170 unit bank sampah dan 30 TPS3R di tingkat wilayah.

Di tempat yang sama, Wakil Wali Kota Jenal Mutaqin memberikan perspektif jujur mengenai dinamika anggaran di tahun pertama kepemimpinan. Jenal menjelaskan bahwa tahun 2025 merupakan masa transisi menjalankan anggaran warisan kepemimpinan sebelumnya.

​”Tahun 2026 adalah momentum penuh kami untuk mengeksekusi janji politik. Mulai dari beasiswa warga prasejahtera, peningkatan drastis anggaran bedah rumah agar lebih kokoh, hingga program Sekolah Rakyat. Kami di sini untuk mengabdi, bukan sekadar menjabat,” ujar Jenal dengan nada tegas.

Menutup diskusi, Dedie Rachim memberikan instruksi keras kepada seluruh jajaran perangkat daerah dan aparatur wilayah. Ia mengharamkan sikap tertutup terhadap kritik masyarakat.

​“Jangan menutup diri. Kontribusi warga adalah vitamin bagi pembangunan. Saya perintahkan seluruh OPD untuk merespons cepat, menampung, dan menjawab setiap aspirasi dengan data yang akurat. Tunjukkan bahwa pemerintah hadir di tengah mereka,” pungkasnya.(Sally)