Bogor, Infobogor.net – Ikatan Mahasiswa Angkatan Muda Siliwangi (IMA AMS) Kota Bogor menyampaikan peringatan keras terhadap proses pemilihan Direksi PERUMDA Tirta Pakuan Kota Bogor periode 2026–2031.

Jabatan strategis pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), khususnya sektor pelayanan air minum, tidak boleh dicederai oleh kepentingan politik praktis, balas jasa kekuasaan, maupun praktik bagi-bagi jabatan.

Berdasarkan informasi yang beredar di ruang publik, Wali Kota Bogor telah mengusulkan tiga nama calon direksi kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), yaitu:

Walikota Bogor Ajak Warga Budayakan Berolahraga dan Dukung Atlet di Porprov XV

• Dani Rakhmawan sebagai calon Direktur Operasional

• Muzakkir sebagai calon Direktur Pelayanan dan Bisnis

• Teguh Setiadi sebagai calon Direktur Administrasi dan Keuangan.

Gelar Syukuran HUT ke-48 di DPRD, KB FKPPI Kota Bogor Tekankan Kolaborasi Lintas Ormas

Ketua IMA AMS Kota Bogor, Ihsan Arrofie, menegaskan bahwa proses pengusulan tersebut harus diawasi secara ketat dan tidak boleh menyisakan ruang kecurigaan publik.

“Direksi PERUMDA Tirta Pakuan bukan jabatan politik. Jabatan ini bukan hadiah, bukan kompensasi, dan jangan pernah dijadikan ajang balas budi politik. Jika proses seleksi ternodai kepentingan non-profesional, maka yang dirugikan adalah masyarakat Kota Bogor sebagai penerima layanan,” tegas Ihsan Arrofie, Kamis (26/2).

IMA AMS Kota Bogor menilai bahwa perusahaan daerah yang mengelola kebutuhan dasar rakyat wajib dipimpin oleh figur yang memiliki kompetensi, rekam jejak, dan integritas yang teruji.

Setiap indikasi intervensi politik, kedekatan kekuasaan, atau kepentingan kelompok dalam pengisian direksi merupakan ancaman serius bagi tata kelola BUMD dan kualitas pelayanan publik.

Lebih lanjut, IMA AMS menyoroti dinamika internal yang berkembang di lingkungan PERUMDA Tirta Pakuan. Kegaduhan organisasi dan polemik internal harus dijadikan alarm bagi pemerintah daerah agar tidak gegabah dalam mengambil keputusan strategis.

“Kami mengingatkan, keputusan yang tidak berbasis meritokrasi dan profesionalisme berpotensi menciptakan konflik internal, merusak stabilitas perusahaan, serta menurunkan kepercayaan publik. Air bersih adalah hak rakyat, bukan komoditas politik,” lanjut Ihsan Arrofie.

IMA AMS Kota Bogor secara tegas menyampaikan sikap dan tuntutan:

1. Tolak segala bentuk balas budi politik dalam pengisian direksi BUMD.

2. Buka secara transparan seluruh tahapan dan hasil seleksi direksi.

3. Pastikan prinsip meritokrasi dan profesionalisme dijalankan tanpa kompromi.

4. Jaga independensi PERUMDA Tirta Pakuan dari kepentingan politik praktis.

5. Utamakan kepentingan pelayanan publik di atas kepentingan kekuasaan.

IMA AMS Kota Bogor menegaskan komitmennya untuk terus mengawal, mengkritisi, dan mengawasi setiap kebijakan publik yang menyangkut kepentingan masyarakat. Jabatan publik harus dijaga dari praktik transaksional dan kepentingan sempit.(Sally)

 

 

Post Views: 155