Sentil ASN yang Belum Taat Pajak, Dedie A Rachim: Bayar Dulu, Baru Ajak Masyarakat!

Bogor, Infobogor.net – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor melalui Badan Pendapatan Daerah (Bappenda) berkolaborasi dengan Samsat Kota Bogor menggelar Pekan Panutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Plaza Balai Kota Bogor, Rabu (4/3/2026).

Kegiatan yang mengusung slogan “Bersama Taat, Bersama Hebat, Bersama Patuh, dan Bersama Tumbuh” ini merupakan upaya jemput bola untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi pajak daerah.

Selain pelayanan pembayaran di tempat, acara ini juga mensosialisasikan berbagai program unggulan seperti diskon PBB 20% di awal tahun 2026, pemeriksaan pajak kendaraan, hingga Operasi Sisir (Opsir) door-to-door.

Walikota Bogor, Dedie A. Rachim, menegaskan bahwa aparatur sipil negara (ASN) harus menjadi garda terdepan dalam kepatuhan pajak sebelum mengajak masyarakat luas. Menurutnya, integritas pegawai pemerintah diuji melalui kedisiplinan mereka dalam menuntaskan kewajiban perpajakan.

“ASN dituntut untuk disiplin dan memberikan teladan. Kalau kita ingin menggenjot penerimaan sektor perpajakan, tentu harus diberikan contoh dulu oleh kita, ASN dan seluruh pegawai di lingkungan pemerintah daerah. Itulah mengapa namanya Pekan Panutan,” ujar Dedie saat ditemui di lokasi kegiatan.

Dedie mengungkapkan, berdasarkan laporan Kepala Bappenda dan Kepala Samsat, masih ditemukan adanya oknum pegawai yang belum sepenuhnya taat pajak, terutama untuk PKB dan PBB.

Ia mengimbau seluruh jajarannya untuk memprioritaskan pembayaran pajak sebagai bentuk tanggung jawab moral.

“Jangan mengharapkan orang lain tepat waktu bayar PBB dan PKB kalau kita sendiri tidak taat dan tidak patuh. Hari ini saya bersama Ketua DPRD sudah lebih dulu membayarkan PBB sebagai stimulan bagi yang lain,” tambahnya.

Selain menuntut kepatuhan internal, Walikota Bogor juga menginstruksikan Bappenda untuk terus mencari formula tepat dalam menjaring potensi pajak yang belum tergarap. Salah satu strategi yang diperkuat adalah sinkronisasi data dengan Kantor ATR/BPN melalui pemanfaatan peta digital.

” Langkah ini dilakukan untuk memastikan perbaikan data pertanahan dan perpajakan berjalan akurat. Dengan peta digital, pemerintah dapat memantau perubahan fisik bangunan atau peralihan hak tanah secara real-time, yang berdampak langsung pada validitas tagihan PBB-P2,” tegasnya.

Dedie menambahkan, bahwa optimalisasi PAD tidak hanya dilakukan melalui imbauan, tetapi juga tindakan nyata di lapangan. Hal ini mencakup pemasangan plang pengawasan bagi wajib pajak yang membandel serta sosialisasi tarif retribusi terbaru guna menciptakan sistem perpajakan yang transparan dan berkeadilan.

” Melalui pekan panutan ini, Pemkot Bogor berharap masyarakat dapat memanfaatkan berbagai kemudahan, termasuk insentif diskon yang diberikan, sehingga target pembangunan kota yang didanai dari sektor pajak dapat tercapai secara maksimal,” tukasnya.(Sally)