Tugu Kujang Membara: Massa Tolak MBG yang Berujung Keracunan Masal dan Celah Korupsi ‘Markup’ Pangan

Bogor, Infobogor.net – Kawasan ikonik Tugu Kujang, Kota Bogor, menjadi titik tumpu aksi unjuk rasa yang digelar oleh massa yang mengatasnamakan Gerakan Pemuda Merdeka pada Kamis (26/2/2026).

Dalam aksinya, kelompok pemuda ini menyuarakan penolakan keras terhadap keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan mendesak pembubaran atau evaluasi total terhadap Koperasi Merah Putih (KMP).

Koordinator Lapangan (Korlap) Gerakan Pemuda Merdeka, Rangkuti, menyatakan bahwa aksi ini didasari oleh kegelisahan masyarakat terhadap kebijakan yang dinilai membebani negara dan penuh risiko penyimpangan.

Menurutnya, Program MBG yang menghabiskan anggaran triliunan rupiah per tahun berpotensi menguras APBN secara tidak produktif.

“Kami melihat beban anggaran untuk makan gratis ini sangat luar biasa besar. Jika terus dipaksakan, alokasi untuk sektor vital seperti infrastruktur, energi, hingga pertahanan akan tergerus. Ini adalah ancaman bagi stabilitas fiskal negara,” tegas Rangkuti saat berorasi di tengah kerumunan massa aksi pada Kamis (26/2).

Selain masalah anggaran, Rangkuti menyoroti aspek keamanan pangan. Ia merujuk pada rentetan insiden keracunan massal yang dilaporkan menimpa lebih dari 5.000 siswa penerima manfaat di berbagai daerah.

Hal ini, menurutnya, menjadi bukti nyata bahwa program tersebut dijalankan tanpa kesiapan sistem pengawasan yang ketat.

“Pengadaan massal seperti ini membuka celah korupsi yang sangat lebar, mulai dari markup harga hingga penurunan kualitas makanan yang akhirnya membahayakan nyawa anak-anak sekolah,” tambahnya.

Tak hanya soal MBG, Gerakan Pemuda Merdeka juga membidik pengelolaan Koperasi Merah Putih yang dinilai bermasalah.

Rangkuti memaparkan adanya indikasi kuat mengenai kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam tubuh koperasi tersebut.

Ia menyebut banyak anggota yang merasa dirugikan akibat laporan kerugian keuangan yang signifikan.

“Koperasi Merah Putih saat ini mengalami krisis kepercayaan. Ada tuduhan penggunaan dana yang tidak tepat, bahkan dugaan mengalir ke kepentingan pribadi atau proyek di luar tujuan koperasi. Anggota tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan, dan pembagian keuntungan jauh dari rasa adil,” papar Rangkuti secara rinci.

Aksi yang berlangsung tertib di bawah pengawalan aparat kepolisian ini ditutup dengan pembacaan petisi.

Gerakan Pemuda Merdeka mengancam akan membawa massa yang lebih besar jika pemerintah pusat tidak segera mengevaluasi dua kebijakan tersebut.

Mereka menuntut pemerintah untuk lebih mengedepankan program yang berbasis pada pemberdayaan ekonomi masyarakat yang transparan ketimbang proyek-proyek yang rawan kebocoran anggaran.(Sally)

​