​Bogor, Infobogor.net – Pemerintah Kelurahan Cimahpar, Kecamatan Bogor Utara, memaparkan evaluasi program kerja dan capaian pembangunan tahun anggaran 2026.

Selain penguatan ekonomi dan kesehatan, penanganan bencana hidrometeorologi serta penataan batas wilayah menjadi agenda prioritas tahun ini.

​Lurah Cimahpar, Arief Hidayat, menyatakan bahwa pihaknya kini tengah fokus mencari solusi konkret terhadap permasalahan klasik di wilayah, yakni banjir lintasan dan potensi tanah longsor.

Dunia Pers Berduka: Sekjen PWI Pusat Zulmansyah Sekedang Tutup Usia, Sosok Pemersatu Organisasi Telah Berpulang

Selain itu, koordinasi intensif dilakukan untuk memperjelas batas wilayah antara Kota Bogor (Kelurahan Cimahpar) dengan Kabupaten Bogor (Desa Sukaraja).

​”Untuk fokus tahun 2026 sekarang ini, kami fokus mencari solusi bagaimana menangani banjir lintasan dan longsor yang ada di wilayah. Termasuk penataan batas wilayah di sisi utara yang berbatasan langsung dengan Desa Sukaraja,” ujar Arief Hidayat dalam acara Media Gathering pada Rabu (15/4).

​Kelurahan Cimahpar mencatatkan tren positif dalam penanganan stunting.

Lebih dari Sekadar Kepanduan: Pramuka Kota Bogor Kini Siap Jadi Garda Terdepan Kemanusiaan Bersama BPBD

Berdasarkan data terbaru, jumlah kasus stunting mengalami penurunan dari 35 menjadi 34 anak.

Arief menjelaskan bahwa keberhasilan ini merupakan buah dari sinergi program Pemerintah Kota Bogor melalui inisiatif “Penting Luhur”.

​Ia menambahkan bahwa pihak kelurahan menjalin kerja sama erat dengan berbagai pihak untuk intervensi gizi.

“Kami bekerja sama dengan pihak terkait untuk memberikan bantuan sayuran dan asupan bergizi seperti telur dan makanan tambahan bagi anak-anak stunting. Validasi data juga terus kami lakukan untuk memastikan bantuan tepat sasaran,” tambahnya.

​Terkait program makan bergizi, Arief mengungkapkan bahwa di Kelurahan Cimahpar terdapat dua dapur Satuan Pelayanan Gizi (SPG), yakni SPG 1 dan SPG 2.

Fasilitas ini telah mengakomodir kebutuhan sekolah, PAUD, hingga Posyandu di wilayah tersebut. Namun, ia mengakui masih ada warga kategori miskin (B1 dan B2) yang belum sepenuhnya terakomodir dan diharapkan dapat terserap melalui rencana pembangunan SPG ketiga.

​​Selain urusan sosial, Kelurahan Cimahpar membidik potensi wisata kuliner sebagai motor penggerak ekonomi lokal.

Salah satu ikon yang terus didorong adalah pusat pembuatan ketupat yang berlokasi di wilayah Bojong, tepatnya di RW 04.

​Arief Hidayat menilai pengembangan wisata kuliner ketupat ini harus berjalan beriringan dengan perbaikan infrastruktur penunjang.

“Kebutuhan masyarakat yang mendasar tetap kami kawal, mulai dari pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT), drainase untuk antisipasi banjir, perbaikan jalan, hingga pemasangan Lampu Penerangan Jalan Lingkungan (PJU),” jelasnya.

Arief menekankan pentingnya hierarki birokrasi dalam pengusulan bantuan pembangunan.

Meski fokus pada koordinasi di tingkat kota, ia tidak menutup kemungkinan adanya intervensi dari pemerintah pusat jika terdapat kegiatan yang berskala besar atau bersinggungan langsung dengan kewenangan pusat.

​”Semua prosedur kita arahkan ke kota dulu melalui kecamatan dan dinas terkait. Jika ada kebutuhan yang mendesak dan membutuhkan bantuan pusat, biarlah pimpinan di tingkat kota yang menjembatani kami ke tingkat nasional,” pungkasnya.(Sally)

Post Views: 191