Sikat Mafia Beras Hingga Akar, Endang Setyawati Bongkar Praktik Ijon di Bogor

Bogor,Infobogor.net – Anggota Komisi IV DPR RI, Endang Setyawati Tohari, mendorong Kementerian Pertanian untuk memperketat pengawasan serta memperkuat alokasi anggaran guna memberantas praktik mafia beras yang dinilai telah mengakar hingga ke tingkat petani.

​Pernyataan tersebut disampaikan Endang usai menggelar giat Penyerapan Aspirasi Masyarakat di Sekretariat PWI Kota Bogor, Jumat (31/7/2026).

Langkah ini menyusul terungkapnya praktik kecurangan dalam tata niaga beras yang sebelumnya sempat menyulut kemarahan Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman.

​Endang menegaskan, Komisi IV DPR RI berkomitmen menyerahkan data pihak-pihak yang diduga terlibat kepada kementerian terkait agar segera ditindaklanjuti.

​”Kita mendorong Kementerian Pertanian dengan anggaran yang cukup dan pengawasan ketat. Kami juga ikut memberikan nama-nama mafia beras itu. Praktik ini sudah mengakar dan sangat mencelakakan petani serta konsumen,” ujar Endang.

​Menurut Endang, salah satu indikator mengakarnya mafia beras adalah masih maraknya sistem ijon di kalangan petani, termasuk di wilayah Bogor. Melalui sistem ini, tengkulak memberikan uang muka dan membeli hasil panen jauh sebelum masa panen tiba dengan harga yang sangat merugikan petani.

​Untuk memutus rantai ijon tersebut, Endang mendorong penguatan peran koperasi petani sebagai lembaga pembiayaan alternatif. Selain itu, ia juga menekankan pentingnya sinergi dengan insan pers untuk memantau pergerakan harga dan pasokan beras di lapangan, mengingat rantai mafia cenderung bergerak cepat saat terjadi kelangkaan di pasar induk.

​Terkait langkah antisipasi nasional, pemerintah telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Mafia Beras. Komisi IV DPR RI juga rutin menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementan serta melakukan peninjauan lapangan terkait infrastruktur irigasi, alat penyemprot hama, hingga persiapan masa panen raya.

​Sebagai wakil rakyat dari daerah pemilihan Kota Bogor dan Kabupaten Cianjur, Endang menyoroti masifnya alih fungsi lahan pertanian di Kota Bogor menjadi kawasan perumahan dan industri.

​”Karena lahan makin terbatas, kami mendorong metode bertani alternatif seperti paralon dan tabulampot. Kami juga mendorong penyusunan Peraturan Daerah (Perda) melalui Wali Kota untuk membatasi izin alih fungsi lahan produktif,” tambahnya.

​Menyinggung ketersediaan pangan nasional, Endang memastikan cadangan beras di Perum Bulog saat ini dalam posisi aman untuk mengantisipasi krisis pangan global akibat fenomena iklim seperti El Nino. Untuk wilayah Kota Bogor sendiri, stok pangan dipastikan masih dalam kategori aman.

​Menanggapi kunjungan dan arahan tersebut, Ketua PWI Kota Bogor, Herman Indrabudi (Kang Aldho), menyambut baik kehadiran Anggota Komisi IV DPR RI di markas para jurnalis Bogor.

​Kang Aldho menegaskan bahwa PWI Kota Bogor beserta seluruh insan pers siap mengambil peran aktif dalam mengawasi isu-isu strategis, termasuk distribusi pangan dan pemberantasan mafia beras di daerah.

​”Kami mengapresiasi kehadiran Ibu Endang Setyawati Tohari di Sekretariat PWI Kota Bogor. Insan pers di Bogor siap menjadi mitra kritis sekaligus pengawas independen di lapangan. Wartawan yang tergabung di PWI akan terus mengawal keterbukaan informasi, pergerakan harga pangan, hingga mengawasi potensi praktik penimbunan atau mafia beras yang merugikan masyarakat luas,” tegas Kang Aldho.

​Ia menambahkan, keterlibatan media dalam isu ketahanan pangan sangat krusial agar informasi yang sampai ke publik akurat, sekaligus memberi tekanan moral bagi para pelaku kecurangan di sektor pertanian.(Sally)