Bogor, Infobogor.net – Kelurahan Tegallega, Kecamatan Bogor Tengah, menyimpan potensi wilayah yang strategis sebagai pusat pemukiman dan perdagangan jasa.

Dengan luas wilayah mencapai 160,7 hektare, kelurahan ini tercatat memiliki kepadatan penduduk tertinggi di tingkat kecamatan, yakni sebesar 18,51%.

Namun, di balik angka statistik yang memukau, Tegallega menghadapi tantangan serius mulai dari masalah perizinan properti hingga minimnya kolaborasi dari institusi pendidikan dan sektor usaha besar di wilayahnya.

​Dalam kegiatan media gathering yang digelar di Aula Kantor Kelurahan Tegallega pada Rabu (29/4/2026), Lurah Tegallega, Hardi Suhardiman, memaparkan secara blak-blakan dinamika wilayah yang ia pimpin.

Fokus pembangunan saat ini diarahkan pada pemberdayaan ekonomi kerakyatan, pembangunan berwawasan lingkungan, serta penguatan Kelurahan Tangguh Bencana (Keltana).

​Meski menjadi rumah bagi dua institusi pendidikan ternama, yakni IPB University dan Universitas Pakuan (UNPAK), Hardi menyayangkan kurangnya jalinan komunikasi dan kontribusi nyata dari kedua kampus tersebut terhadap warga maupun pemerintah kelurahan.

Selama ini, keberadaan kampus besar tersebut dinilai belum memberikan dampak positif yang signifikan bagi lingkungan sekitar.

​Salah satu keluhan konkret datang dari warga di RW 004, yang melaporkan adanya aktivitas pembakaran sampah oleh pihak Fakultas Teknik UNPAK.

Kondisi ini dianggap mengganggu kenyamanan dan kesehatan warga setempat. Hardi berharap ke depan ada sinergitas yang lebih baik sehingga keberadaan akademisi bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat kelas bawah.

​Permasalahan properti juga menjadi sorotan tajam. Berdasarkan pendataan wilayah, Hardi mengungkapkan fakta mengejutkan mengenai menjamurnya hunian sewa di Tegallega.

Ia menyebutkan bahwa sebagian besar rumah kost di wilayahnya beroperasi tanpa legalitas yang jelas.

​”Sejumlah rumah kost, sekitar 85 persen, diduga tidak memiliki izin resmi,” ujar Hardi Suhardiman di hadapan awak media.

​Lebih lanjut, ia memberikan peringatan keras terkait pengawasan sosial di area pemukiman tersebut. Hardi menegaskan agar pengelolaan rumah kost dilakukan dengan ketat untuk mencegah terjadinya praktik-praktik asusila.

“Kalau berbicara masalah kost-kostan, jangan pernah berbicara masalah prostitusi. Kami tidak akan menoleransi hal tersebut di wilayah kami,” tegasnya.

​Masalah lingkungan menjadi tantangan berat lainnya, terutama terkait aliran Sungai Ciparigi. Banjir yang kerap melanda wilayah ini ditengarai akibat maraknya bangunan yang berdiri di atas badan sungai.

Hardi juga menyoroti aliran limbah cair yang berasal dari kawasan komersial seperti Botani Square hingga Hotel Santika yang bermuara ke Sungai Ciparigi.

​Menurut laporan yang diterimanya, air yang mengalir ke sungai tersebut sering kali berwarna putih, yang mengindikasikan adanya pencemaran sekaligus memicu pendangkalan penyebab banjir.

Hardi menilai, kehadiran hotel-hotel mewah di Tegallega saat ini belum memberikan manfaat yang proporsional bagi pemberdayaan wilayah maupun penanganan masalah lingkungan.

​Tegallega juga dikenal sebagai lokasi tempat tinggal sejumlah tokoh penting nasional, mulai dari Menteri Bappenas hingga mantan Duta Besar.

Namun, kehadiran para pejabat ini justru menyisakan kekecewaan bagi pihak kelurahan. Hardi mengungkapkan betapa sulitnya menjalin komunikasi atau sekadar meminta pendapat dari para tokoh tersebut untuk kemajuan wilayah.

​”Tempat tinggal Menteri Bappenas hingga mantan dubes ada di sini, jadi warga kami. Tapi justru kita meminta pendapatnya saja susah sekali. Jadi saya rasa percuma dengan kehadiran pejabat ini jika tidak ada kepedulian pada lingkungan tempat tinggalnya,” ungkap Hardi dengan nada kecewa.

​Meski diterpa berbagai kendala, Kelurahan Tegallega terus berinovasi melalui program ekonomi kreatif, seperti budidaya maggot dan pemasangan CCTV swadaya masyarakat untuk memperkuat keamanan.

Pemerintah kelurahan berkomitmen untuk tetap fokus pada penanganan stunting dan penguatan mitigasi bencana, sembari terus mendesak sektor swasta dan institusi pendidikan agar lebih peduli terhadap isu-isu lokal.(Sally)