Respons Tuntutan BEM Se-Bogorraya, Wakil Walikota Bogor Tegaskan Satgas MBG Siap Tindak Dapur Nakal

Bogor,Infobogor.net – Wakil Walikota Bogor, Jenal Mutaqin bersama jajaran Forkompimda turun langsung menemui ratusan mahasiswa dari Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Se-Bogorraya yang menggelar aksi unjuk rasa di depan Istana Kepresidenan Bogor pada Selasa (23/6/2026).

​Wakil Walikota Bogor, Jenal Mutaqin mengapresiasi kehadiran para mahasiswa yang membawa kritik konstruktif demi perbaikan tata kelola pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Ia menegaskan, seluruh poin aspirasi mahasiswa akan diteruskan ke pemerintah pusat tanpa ada yang dipotong.

​”Saya dan Ketua DPRD berkomitmen meneruskan semua poin tuntutan ini kepada pemerintah pusat. Melalui DPRD, kami maksimalkan dalam waktu seminggu surat ini sudah sampai ke DPR RI. Tidak ada poin yang kami potong,” ujar Jenal Mutaqin seusai menemui massa aksi, Selasa (23/6).

​Menanggapi tuntutan mahasiswa mengenai Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Jenal menjelaskan bahwa mahasiswa sejatinya mendorong evaluasi total atas kerancuan dan ketidakprofesionalan tata kelola program tersebut di lapangan.

​Meskipun secara regulasi undang-undang dan Peraturan Presiden (Perpres) Pemerintah Daerah tidak memiliki kewenangan penuh untuk menutup atau menghentikan program nasional, Pemkot Bogor mengambil langkah tegas demi keselamatan anak-anak. Melalui Satuan Tugas (Satgas) MBG Kota Bogor, tindakan hukum dan sidak berkala terus digencarkan.

​”Di Pemkot Bogor, kami memiliki Satgas MBG. Kemarin kami bertindak tegas dengan menutup 2 dapur dari 14 yang ada. Prosedur operasi standar (SOP) kami jelas, jika ada menu yang tidak sesuai atau ada kasus keracunan, langsung kami sidak dan tutup. Kami bertanggung jawab menjaga kualitas dan keselamatan anak-anak di Kota Bogor,” tegas Wakil Walikota.

​Selain masalah kualitas makanan, Pemkot Bogor juga menyoroti pentingnya pengelolaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dari dapur-dapur penyedia MBG, seperti yang ditemukan pada hasil sidak di kawasan Burangrang, agar tidak mencemari lingkungan sekitar.

​Lebih lanjut, Jenal memaparkan bahwa data operasional dapur penyedia MBG di Kota Bogor sangat dinamis. Pemkot Bogor terus memperketat pengawasan agar semua dapur yang beroperasi memiliki Sertifikat Laik Sensus (SLS) dan terverifikasi resmi.

​”Yang paling penting adalah semua dapur harus tercatat resmi di portal MBG pusat dan memiliki verifikasi ‘centang biru’. Jika ada praktik jual beli atau pelanggaran sistem, kami pastikan akan melaporkannya ke pihak berwajib. Tidak ada toleransi untuk hal itu,” tambahnya.

​Terkait tuntutan mahasiswa lainnya, seperti desakan pengesahan RUU Perampasan Aset dan perlindungan hukum terhadap hak tanah rakyat dari jerat mafia tanah, Jenal menilai hal tersebut sebagai pemantik yang positif bagi jalannya pemerintahan.

​”Kritik mereka sangat positif untuk mentrigger pemerintah agar fokus pada penyelesaian mafia tanah dan pemberantasan korupsi. Semua ini sedang berproses di tingkat pusat,” urai Jenal.

​Dalam aksi tersebut, Koordinator Massa menyerahkan secara langsung 7 poin tuntutan utama yang menjadi dasar gerakan “Indonesia Darurat, Bogor Penggugat”.

​Evaluasi Program MBG: Menghentikan sementara Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan melakukan evaluasi tata kelola secara menyeluruh.

​Refungsi Anggaran Konstitusi: Mengeluarkan alokasi anggaran MBG dari pos pendidikan dan kesehatan serta memastikan penggunaannya sesuai amanat konstitusi.

​Stabilitas Harga: Menstabilkan harga BBM dan harga kebutuhan pokok nasional yang terus membebani masyarakat.

​Pemerintahan Bersih: Menuntut penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berintegritas melalui pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), penerapan meritokrasi, serta penghentian praktik-praktik yang merugikan kepentingan publik.

​Reformasi Regulasi: Merevisi dan mengkaji ulang regulasi politik dengan melibatkan partisipasi publik yang bermakna dan tidak sekadar formalitas.

​Sahkan RUU Perampasan Aset: Segera mengesahkan RUU Perampasan Aset sebagai bukti nyata keseriusan negara dalam memberantas korupsi.

​Berantas Mafia Tanah: Menuntaskan konflik agraria, memberantas mafia tanah, serta memberikan kepastian dan perlindungan hukum atas hak-hak masyarakat.

​Pertemuan di depan Istana Bogor tersebut berakhir dengan damai. Pemkot Bogor berjanji akan segera berkoordinasi dengan Satgas MBG untuk memperbarui data valid mengenai dapur umum yang sudah berizin maupun yang sedang dalam proses penindakan.(Sally)